RKUHP Ancam Bui Demo Tanpa Pemberitahuan: Setuju atau Tolak?

Rkuhp ancam bui demo tanpa pemberitahuan setuju atau tolak – RKUHP Ancam Bui Demo Tanpa Pemberitahuan: Setuju atau Tolak? Pertanyaan ini menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok pemerintah, mencantumkan pasal yang mengatur demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pasal ini dinilai berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Bagaimana RKUHP mengatur demonstrasi tanpa pemberitahuan? Apa dampaknya bagi kebebasan berpendapat? Dan bagaimana argumen pro dan kontra terhadap aturan ini? Mari kita bahas lebih lanjut.

RKUHP dan Demonstrasi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas oleh DPR RI menjadi sorotan publik, khususnya terkait dengan aturan demonstrasi. Aturan demonstrasi tanpa pemberitahuan dalam RKUHP ini memicu perdebatan sengit karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan memang menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang menentang. Di tengah perdebatan ini, muncul pula polemik saling silang usulan Jokowi dan Prabowo vs kotak kosong dalam Pilpres 2024.

Yang menarik, RKUHP ini justru bisa jadi bahan bakar perdebatan politik, menambah bumbu dalam pertarungan Pilpres mendatang. Sisi lain, RKUHP ini juga bisa jadi cerminan dari bagaimana demokrasi kita berjalan, apakah benar-benar menghargai hak-hak warga negara untuk berpendapat, atau malah cenderung membatasi kebebasan berekspresi.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang ketentuan demonstrasi dalam RKUHP dan membandingkannya dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam RKUHP terkait demonstrasi tanpa pemberitahuan.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, memicu pro dan kontra. Sebagian berpendapat, aturan ini penting untuk menjaga ketertiban, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembatasan hak berekspresi. Namun, di tengah polemik ini, penting untuk diingat bahwa komunikasi efektif menjadi kunci dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dunia perbankan.

Seperti yang diungkapkan dalam artikel Komunikasi Efektif Kunci Kinerja Moncer Perbankan , komunikasi yang terjalin baik antar stakeholder dapat mendorong kinerja moncer di sektor perbankan. Begitu pula dalam kasus RKUHP, dialog terbuka dan transparan antara pemerintah, masyarakat, dan para aktivis diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan demokratis.

Ketentuan RKUHP Terkait Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan

RKUHP mengatur tentang demonstrasi dalam Pasal 216 sampai dengan Pasal 221. Pasal 216 RKUHP menyebutkan bahwa demonstrasi hanya boleh dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak berwenang. Ketentuan ini berbeda dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang tidak mewajibkan pemberitahuan untuk demonstrasi.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, baik setuju maupun tolak, menjadi perdebatan hangat. Di tengah situasi ini, kita bisa belajar dari Bertahan dan Tumbuh Berkat Adaptasi Teknologi , yang menunjukkan bahwa perubahan dan tantangan bisa dihadapi dengan memanfaatkan teknologi.

Mungkin saja, dalam konteks RKUHP ini, teknologi bisa menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lebih aman dan efektif, sehingga dialog dan solusi bisa tercapai dengan lebih baik.

Perbandingan Ketentuan RKUHP dengan UU Nomor 9 Tahun 1998

Berikut adalah tabel perbandingan ketentuan demonstrasi dalam RKUHP dengan UU Nomor 9 Tahun 1998:

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rkuhp ancam bui demo tanpa pemberitahuan setuju atau tolak

Ketentuan demonstrasi tanpa pemberitahuan dalam RKUHP berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul. Kewajiban pemberitahuan yang tercantum dalam RKUHP dinilai dapat menghambat spontanitas demonstrasi dan membuka peluang bagi aparat keamanan untuk membatasi atau melarang demonstrasi.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, setuju atau tolak, membuat banyak orang resah. Apalagi dengan situasi politik yang sedang panas, seperti PD yang ngegas ke Yasonna gegara bos Benny Harman masih lama jadi presiden , potensi konflik semakin tinggi.

Jika RKUHP diterapkan, bisa jadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat akan semakin sempit, dan hal ini bisa berujung pada eskalasi konflik yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, jika demonstrasi dilakukan secara spontan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang baru saja dikeluarkan, maka demonstrasi tersebut dapat dibatalkan atau dihentikan oleh aparat keamanan dengan alasan tidak adanya pemberitahuan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan jadi topik panas nih. Ada yang setuju, ada yang tolak. Nah, kalau bicara soal jangka waktu, kita juga lagi bahas masa jabatan kepala desa diperpanjang jadi 9 tahun. Ini juga memicu pro dan kontra, mirip kayak RKUHP.

Jadi, gimana nih, setuju atau tolak? Sama kayak RKUHP, kita perlu pertimbangkan baik-baik dampaknya, ya!

Selain itu, ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan dinilai terlalu berat dan tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Ancaman pidana yang berat ini dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan demonstrasi, bahkan untuk menyampaikan pendapat secara damai.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan memang memantik pro dan kontra. Di tengah polemik ini, Menteri Agama meminta doa dari semua agama untuk menghadapi situasi yang sulit. Anwar Abbas, tokoh yang vokal mencerca RKUHP, juga berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan mencari solusi bersama.

Memang, RKUHP ini masih menjadi topik hangat yang perlu dikaji lebih dalam, dan tentu saja, dialog dan diskusi yang konstruktif sangat dibutuhkan agar kita dapat menemukan jalan keluar yang bijaksana.

Dampak RKUHP terhadap Kebebasan Berpendapat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok pemerintah menuai kontroversi, salah satunya karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia. Pasal-pasal dalam RKUHP yang mengatur tentang demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum dianggap terlalu ketat dan berpotensi digunakan untuk membungkam suara kritis.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, memicu pro-kontra. Sebagian setuju, sebagian lagi menolak. Nah, kalau soal kenaikan tarif TransJ di jam sibuk, sepertinya masyarakat lebih santai. Tarif diusulkan jadi Rp 5.000 saat jam sibuk, pelanggan TransJ malah setuju.

Mungkin karena kenaikan tarif ini dianggap lebih “rasional” dibandingkan ancaman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan.

Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat

RKUHP mengancam kebebasan berpendapat dengan mencantumkan sejumlah pasal yang mengatur tentang demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum. Beberapa pasal yang dianggap bermasalah antara lain:

• Pasal 216 RKUHP yang mengatur tentang demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang. Pasal ini dinilai terlalu ketat dan berpotensi digunakan untuk membubarkan demonstrasi yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.
• Pasal 218 RKUHP yang mengatur tentang larangan demonstrasi di tempat tertentu, seperti di sekitar gedung pemerintahan atau tempat ibadah. Pasal ini dinilai terlalu luas dan berpotensi digunakan untuk membatasi ruang gerak demonstrasi.
• Pasal 240 RKUHP yang mengatur tentang penghasutan dan makar. Pasal ini dinilai terlalu mudah digunakan untuk menjerat aktivis dan demonstran yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Contoh Kasus Demonstrasi yang Berpotensi Melanggar RKUHP

Contoh kasus demonstrasi yang berpotensi melanggar RKUHP adalah demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang. Misalnya, jika sekelompok mahasiswa ingin melakukan demonstrasi di depan gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka tidak melapor kepada pihak berwenang terlebih dahulu.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, membuat banyak orang bertanya-tanya: setuju atau tolak? Di tengah perdebatan tersebut, muncul klaim bahwa 110 juta netizen setuju pemilu 2024 ditunda, seperti yang diberitakan di situs ini. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah RKUHP ini bertujuan untuk membatasi hak berpendapat dan berekspresi, atau justru untuk menjaga ketertiban dan keamanan?

Dalam hal ini, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 216 RKUHP.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan memang jadi perdebatan hangat. Ada yang setuju, ada yang menolak. Mungkin mirip dengan polemik larangan mudik yang diterapkan pemerintah pada 6-17 Mei , yang juga menuai pro dan kontra.

Memang, ketertiban dan keamanan harus dijaga, tapi hak untuk bersuara dan berkumpul juga perlu dihormati. RKUHP perlu disikapi dengan bijak agar tidak menghambat demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Penghambatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi

RKUHP yang mengancam kebebasan berpendapat berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini dikarenakan masyarakat akan takut untuk menyampaikan kritik atau pendapat mereka karena takut dijerat dengan pasal-pasal dalam RKUHP. Akibatnya, ruang publik akan semakin sempit dan hanya diisi oleh suara-suara yang pro-pemerintah.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, baik setuju maupun tidak, memang jadi perdebatan hangat. Tapi, di tengah polemik itu, kita juga perlu melihat bagaimana perkembangan dunia. Contohnya, Mengapa Pramugari Whoosh Harus Bisa Bahasa Mandarin merupakan contoh nyata bagaimana kemampuan bahasa bisa membuka peluang baru.

Memang, RKUHP bisa jadi kontroversial, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana kita bisa maju dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Argumen Pro dan Kontra RKUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas pemerintah menimbulkan pro dan kontra, khususnya terkait pasal yang mengatur demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pasal ini berpotensi memengaruhi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, kembali memantik perdebatan. Ada yang setuju, ada yang menolak. Sementara itu, di ranah politik, Cak Imin dan Yenny Wahid kembali terlibat perselisihan. Cak Imin vs Yenny Wahid lagi , adu argumen ini tentu saja menjadi sorotan publik.

Namun, sejatinya, fokus kita seharusnya tetap pada RKUHP dan bagaimana hal ini berdampak pada hak berpendapat dan kebebasan berserikat. Masyarakat harus terus aktif mengawal agar RKUHP tidak menjadi alat pembungkam suara rakyat.

Argumen yang Mendukung Penerapan RKUHP

Pihak yang mendukung penerapan RKUHP berpendapat bahwa demonstrasi tanpa pemberitahuan dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, baik setuju maupun tidak, menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain, kita juga menyaksikan dilema yang dihadapi pemerintah, antara jerit pedagang kecil yang terdampak PPKM dan kebutuhan untuk memperpanjang kebijakan tersebut demi menekan angka kasus Covid-19.

Artikel ini membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan di balik perpanjangan PPKM. Kembali ke RKUHP, aturan ini perlu dikaji ulang agar tidak menghambat hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun tetap menjaga ketertiban dan keamanan.

• Demonstrasi tanpa pemberitahuan dapat mengganggu lalu lintas, aktivitas masyarakat, dan bahkan mengancam keselamatan warga.
• Pemerintah perlu mengatur demonstrasi agar tetap terkendali dan tidak memicu kerusuhan atau kekerasan.
• Pemberitahuan demonstrasi memungkinkan pihak berwenang untuk mengantisipasi potensi gangguan dan menyiapkan pengamanan yang memadai.

Argumen yang Menolak Penerapan RKUHP

Pihak yang menolak penerapan RKUHP berpendapat bahwa pasal tersebut dapat membatasi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.

• Kewajiban pemberitahuan demonstrasi dapat menghambat spontanitas dan kemudahan dalam menyampaikan pendapat.
• Proses pemberitahuan yang rumit dan birokrasi dapat menghambat hak warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara cepat dan efektif.
• Pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk membatasi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat yang kritis terhadap pemerintah.

Dampak Positif dan Negatif Penerapan RKUHP

Penerapan RKUHP terkait demonstrasi tanpa pemberitahuan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan jadi bahan perdebatan panas. Ada yang setuju, ada yang menolak. Tapi, kalau kamu pengguna KRL, setuju nggak sih sama rencana kenaikan tarif jadi Rp 5.000? Dear Anker, tarif KRL naik jadi Rp 5.000, setuju nggak?

Kayaknya sama aja sih, susahnya dapet izin demo, sama susahnya dapet uang buat naik KRL kalau tarifnya naik.

• Dampak positifnya, RKUHP dapat membantu menjaga ketertiban umum dan keamanan selama demonstrasi.
• Dampak negatifnya, RKUHP dapat membatasi kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Solusi dan Rekomendasi

Rancangan RKUHP yang kontroversial ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya para aktivis dan pegiat demokrasi. Pasal-pasal yang mengatur tentang demonstrasi dan kebebasan berekspresi dinilai terlalu ketat dan berpotensi menghambat hak-hak sipil. Maka dari itu, dibutuhkan solusi dan rekomendasi untuk meredam potensi konflik dan menjaga kebebasan berpendapat di Indonesia.

Mendorong Dialog dan Revisi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, DPR, dan berbagai elemen masyarakat. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, berbagai perspektif dapat dipertimbangkan dengan saksama, sehingga tercipta solusi yang adil dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

• Pemerintah dan DPR harus aktif mendengarkan masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum, aktivis, dan masyarakat umum.
• Dialog harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan demokratis, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
• Hasil dari dialog harus direfleksikan dalam revisi RKUHP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan demokrasi.

Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal terkait demonstrasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

• Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat.
• Prosedur penegakan hukum harus jelas dan transparan, dengan mekanisme pengawasan yang independen.
• Peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat sangat penting.

Mendorong Kesadaran Hukum

Penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam berpendapat dan berdemonstrasi. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan demonstrasi.

• Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpendapat dan berdemonstrasi.
• Kampanye edukasi harus dilakukan secara masif dan mudah diakses oleh masyarakat, melalui berbagai media dan platform.
• Penting untuk mendorong budaya dialog dan diskusi yang sehat di tengah masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan menghargai perbedaan pendapat.

Penguatan Peran Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal dan memperjuangkan hak berpendapat. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia sangat penting dalam mengawal proses revisi RKUHP dan memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat.

• Organisasi masyarakat sipil perlu diberi ruang yang lebih luas untuk berperan aktif dalam mengawal proses revisi RKUHP dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
• Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam hal advokasi, monitoring, dan edukasi sangat penting untuk memperkuat peran mereka dalam memperjuangkan hak berpendapat.
• Pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan bebas.

Penutup: Rkuhp Ancam Bui Demo Tanpa Pemberitahuan Setuju Atau Tolak

RKUHP terkait demonstrasi tanpa pemberitahuan menjadi titik krusial dalam diskusi tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Di satu sisi, aturan ini dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Di sisi lain, aturan ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan semua aspek dan mencari solusi yang seimbang, agar hak berpendapat tetap terjaga dan terlindungi.

Panduan FAQ

Apakah demonstrasi tanpa pemberitahuan selalu dilarang?

Tidak, demonstrasi tanpa pemberitahuan masih dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, seperti demonstrasi spontan yang dipicu oleh kejadian mendadak. Namun, aturan dalam RKUHP menetapkan syarat dan ketentuan yang ketat.

Apa saja sanksi yang diberikan jika melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan?

Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari denda hingga kurungan penjara. Namun, penentuan sanksi tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan memang jadi perdebatan hangat. Ada yang setuju, ada yang menolak. Tapi, di tengah hiruk pikuk politik, muncul pertanyaan lain: Apakah kamu setuju dengan Prabowo-Sandi jilid 2 untuk 2024 ? Pertanyaan ini mungkin terkesan terpisah, tapi sebenarnya bisa saling berkaitan.

Pasalnya, RKUHP yang kontroversial ini bisa jadi alat untuk membungkam suara kritis, termasuk mereka yang ingin menyampaikan aspirasi politik.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, baik setuju atau tolak, memang memicu perdebatan hangat. Di tengah hiruk pikuk pro dan kontra, ada kabar gembira lainnya, yaitu terpilihnya pramugari pertama untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Menjadi Pramugari Pertama Kereta Cepat tentu saja menjadi momen bersejarah, sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi dan transportasi di Indonesia.

Semoga, dengan hadirnya kereta cepat, akses transportasi semakin mudah dan lancar, sehingga tidak perlu lagi ada demonstrasi yang berujung ancaman hukuman penjara.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, tentu saja memicu pro dan kontra. Banyak yang merasa ini membatasi hak berpendapat, sementara sebagian lagi berpendapat ini penting untuk menjaga ketertiban. Di tengah hiruk pikuk RKUHP, pilpres 2024 juga menjadi sorotan.

Duet Anies-AHY diprediksi akan menjadi penantang kuat, menurut artikel ini , apakah kamu setuju atau tidak? Nah, kembali ke RKUHP, bagaimana menurutmu? Apakah RKUHP ini memang perlu atau malah menghambat demokrasi?

RKUHP mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, memicu perdebatan sengit. Di tengah kontroversi ini, kita perlu ingat bahwa menjaga stabilitas negara juga berarti mendorong kemajuan, termasuk komitmen pada Energi Baru Ramah Lingkungan yang berkelanjutan. RKUHP sebaiknya tidak menghalangi aspirasi rakyat, termasuk dalam menyuarakan pentingnya energi bersih untuk masa depan.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan, baik setuju maupun tolak, kembali memantik perdebatan. Di tengah hiruk pikuk ini, muncul kabar heboh tentang Cak Imin yang mengusulkan penundaan Pemilu untuk membantu Maruf Amin lihat selengkapnya di sini.

Menariknya, isu ini kembali mengarahkan perhatian ke RKUHP dan dampaknya terhadap hak berpendapat di tengah situasi politik yang kian memanas.

RKUHP mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, memicu perdebatan sengit soal hak berekspresi dan keamanan. Di tengah hiruk pikuk, muncul pertanyaan, “Viani vs PSI, siapa yang panik?” Artikel ini mengungkap sisi lain dari polemik, di mana ketakutan dan kecemasan mengiringi wacana RKUHP.

Terlepas dari pro dan kontra, RKUHP tetap menjadi topik yang hangat, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berdemokrasi.

RKUHP yang mengancam hukuman penjara bagi demo tanpa pemberitahuan, setuju atau tolak, kembali jadi perbincangan hangat. Di tengah polemik ini, muncul drama tersendiri di ranah politik. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, menuding Partai Demokrat ‘bermain’ dengan lagu SBY yang dinilai sindiran terselubung.

Perseteruan politik ini, seperti yang diulas di media ini , menunjukkan betapa panasnya suasana menjelang pemilu. Di tengah kegaduhan ini, kita perlu kembali fokus pada RKUHP dan dampaknya bagi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berekspresi.